Radar Istana.Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memperbaiki nilai indeks Ref...
Radar Istana.Jakarta -
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memperbaiki nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di tahun 2022. Perbaikan RB ini dianggap penting demi menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik seperti berintegrasi; berkinerja tinggi; bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); mampu melayani publik; netral; sejahtera; berdedikasi; serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad menyampaikan, nilai indeks RB Kementerian ATR/BPN di tahun 2021 berhasil mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020, nilai indeks RB Kementerian ATR/BPN berada di angka 75,01. Sementara di tahun 2021, angka indeks RB Kementerian ATR/BPN naik menjadi 75,93.
“Ini merupakan salah satu keberhasilan kita semua, dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tidak terkecuali dari tim RB Kementerian ATR/BPN,” ucap Gunawan Muhammad saat membuka Rapat Koordinasi Pra Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa (19/04/2022).
Walaupun nilai meningkat, Gunawan Muhammad tetap berpesan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tidak berpuas diri dengan peningkatan tersebut. Tren positif yang tercipta harus terus ditingkatkan untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Ia kemudian menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, indeks RB dari Kementerian ATR/BPN harus mencapai target di angka 82. Menurutnya, angka ini bukan merupakan angka yang mustahil apabila seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.
“Tidak ada kata lain, kita harus kerja keras. Dan saya berharap RB ini harus menjadi napas kita, prioritas kita bersama untuk bisa kita laksanakan. Kita juga berharap RB ini bukan jadi beban, melainkan kebutuhan dan kita sadar kita harus berubah ke arah yang lebih baik,” ujar Gunawan.
Senada dengan Gunawan Muhammad, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo menyampaikan, perbaikan RB bukan sekadar menaikkan angka penilaian, namun perbaikan kinerja setiap jajaran Kementerian ATR/BPN. “Ini harus jadi pekerjaan rutinitas, ini harus jadi kegiatan organik kita semua karena RB harus dikerjakan semua pihak, tidak satu persatu,” sebut Deni Santo.
Terkhusus dalam RB di bidang pelayanan publik, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini. Rencana tersebut di antaranya pembinaan dan sosialisasi pelayanan informasi publik; _monitoring_ dan evaluasi strategi komunikasi pelayanan publik; meninjau dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik; dan sosialisasi pengelolaan pengaduan terintegrasi secara _online_.
“Kementerian ATR/BPN mengglorifikasi informasi pertanahan melalui berbagai saluran. Baik itu dari media cetak, media elektronik, maupun media sosial,” terang Yulia Jaya Nirmawati. (ZD)
COMMENTS