Pandeglang- radaristana.com Jumat:17/06/2022 Puuluhan mahasiswa yang tergabung dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Liga Mahasiswa...
Pandeglang- radaristana.com
Jumat:17/06/2022
Puuluhan mahasiswa yang tergabung dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang gelar aksi, Unjuk rasa di gedung DPUPR ,BUPATI ,dan DPRD " Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Mereka mempersoalkan pembangunan JAKAMANTUL di Kabupaten Pandeglang yang diduga lemah akan pengawasan dan Pengerjaan gedung di lingkugan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) tambah lagi 11 (Sebelas) paket pengerjaan jalan, Irigasi, Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan pembangunan hunian tetap ( HUNTAP), pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang yang juga diduga tidak sesuai mutu, Dan serat adanya dugaan Permaian monopoli Proyek di kabupaten Pandeglang," Kamis 16/06/2022
Menurut Sadin maulana Ketua Umum Ikatan mahasiswa Muhammadiyah IMM Pandeglang Mengatakan kepada awak Media," Pemerintah Kabupaten Pandeglang bobrok dan tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam bidang pengawasan, hal itu tercermin dari hasil temuan BPK terhadap pelaksana di beberapa pekerjaan seperti pekerjaan gedung dan bangunan besar dan juga jalan banyak yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi, yang berakibat merugikan Keuangan Negara." Ungkap nya
Lanjut Sadin mengatakan dari banyaknya pembangunan di lingkungan kabupaten pandeglang yang di duga gagal, itu mencerminkan kegagalan Irna – Tanto dalam memaksimalkan kualitas pembangunan di pandeglang”.tutup nya
Di lanjutkan Muhammad Abdullah ketua liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi ( LMND) kabupaten Pandeglang "mengungkapkan ke khawatiran terkait bokbroknya kinerja DPUPR, DINDIKBUD, dan BPBD berakibat patal pada kualitas pembangunan di kabupaten pandeglang dan meminta DPRD Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap Eksekutif, Karena menurutnya Eksekutif membutuhkan Balancing Partner (Mitra Penyeimbang) sebagai Watch Dog (Pengawas) dalam merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Pandeglang", kamis 16/06/2022
Kami menduga adanya Kordinator proyek atau mafia proyek di DPRD kabupaten Pandeglang derta sangat khawatir dengan kinerja bobrok DPRD, dan DPUPR dalam melakukan pengawasan apalagi di periode ke dua ini Irna – Tanto memiliki Program Strategis JAKAMANTUL yang sudah banyak di persoalkan karena banyak temuan dilapangan Seperti halnya pembangunan Jalan marapat-Camara dan jalan Cikadu pasirnangka ketika pengerjaan pembangunan kami duga tidak sesuai spesifikasi dan bakal berakibat terhadap Kualitas mutu bangunan, " Tutup nya
Mereka juga mendesak agar segera evaluasi dan sanksi PPK,PPTK dan Kepala dinas PUPR yang telah gagal melakukan pengawasan, serta blacklist perusahaan nakal agar tidak ada mafia proyek dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan agar segera memproses Pengembalian Uang ke Kas Daerah agar tidak adanya peraktik Korupsi di kabupaten Pandeglang ini
COMMENTS