Radar Istana.Jakarta - Dalam rangka optimalisasi program kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) me...
Radar Istana.Jakarta -
Dalam rangka optimalisasi program kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Bimbingan teknis ini dilakukan guna memperlancar proses PBJ, sehingga tak menjadi hambatan dalam menuntaskan seluruh program Kementerian ATR/BPN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung secara luring dan daring mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah membangun sebuah pola kerja yang efektif dan efisien terkait PBJ. Salah satu pola kerja yang dicanangkan, yakni menjalin kerja sama yang baik dengan pelaku usaha.
“Kami bisa melaksanakan, segala kegiatan kami baik dari pusat maupun di daerah adalah bagian dari bentuk kerja sama yang sangat bagus, kolaboratif dari para pelaku usaha. Tentu dalam hal ini perlu kita melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dari pengadaan barang dan jasa, juga kita akan melakukan proses perencanaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif,” jelas Himawan Arief Sugoto.
Sekjen Kementerian ATR/BPN kemudian menyampaikan, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN juga akan memaksimalkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah. “_Nah_ kita juga mendorong, UMKM, koperasi dan sebagainya, serta badan usaha, tapi tentu yang benar-benar. Jangan sampai hanya mencoba menggunakan produk yang mungkin belum andal, tetap dipaksakan karena demi _local content_ tapi akhirnya mengakibatkan ketidakcukupan,” terangnya.
Dengan banyaknya pihak berkolaborasi dalam PBJ, lalu adanya kolaborasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan pelaku usaha, diharapkan realisasi program Kementerian ATR/BPN bisa berjalan dengan baik. Diharapkan juga bagi para pelaku usaha bisa menerima manfaat ekonomi yang menyejahterakan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Agustin I. Samosir mengatakan, bimbingan teknis ini diikuti oleh 90 pelaku usaha yang menjadi mitra dari Kementerian ATR/BPN dan pihak perbankan yang bisa memberi akses permodalan ke pelaku usaha.
“Isu yang akan kita bicarakan patut kami sampaikan bahwa yang pertama, persiapan untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 yang kita laksanakan secara pradipa. Kemudian, isu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Dan yang terakhir adalah isu mengenai pelaksanakaan kegiatan yang menggunakan metode PBJ yang baru seperti kontrak payung, katalog sektoral, _e-purchasing_, dan beberapa kegiatan lainnya,” tutur Agustin I. Samosir.
(Zulham Daeng)
COMMENTS