Radar Istana.Jakarta - Demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), diperlukan evaluasi serta pemahaman ...
Radar Istana.Jakarta -
Demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), diperlukan evaluasi serta pemahaman yang menyeluruh terkait beberapa aspek. Di antaranya soal pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan; pelaksanaan pengelolaan BMN; serta pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN mengadakan kegiatan “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023” untuk mengulas arah kebijakan PNBP di tahun 2023; arah kebijakan anggaran; arah kebijakan laporan keuangan dan keterkaitannya dengan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Tahun Anggaran 2023; serta membahas arah kebijakan BMN tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian ATR/BPN di Hotel Hilton Garden Inn, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022).
Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto yang membuka kegiatan secara virtual menyampaikan, kegiatan ini diperlukan dalam rangka evaluasi hasil kinerja Kementerian ATR/BPN pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022. Sehingga, dapat menentukan arah kebijakan ke depannya dalam mengelola anggaran. Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga perlu terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
“Pada kesempatan ini, mari kita coba lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan bagaimana arah kebijakan kita kemudian. Tentu waktu yang sangat mepet ini harusnya kita bisa maksimalkan sesuai arahan Pak Menteri, di mana kita harus bisa mencapai 90%,” tutur Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Himawan Arief Sugoto juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah bekerja sangat baik sehingga berhasil mempertahankan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ia juga berpesan, dalam melaksanakan penyusunan anggaran tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku sehingga memperoleh nilai yang optimal.
“Dalam menyusun laporan-laporan yang akuntabel dan efisien, itu menjadi satu pegangan atau satu standar kita, terutama dalam hal ini, karena sangat penting dalam hal mewujudkan _government_ yang baik,” lanjut Himawan Arief Sugoto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran yang baik, memberikan pengaruh terhadap layanan Kementerian ATR/BPN. “Kita memang tidak semata-mata mendapatkan profit, namun lebih untuk memancing kita agar melakukan pelayanan dengan lebih baik, membuat layanan kita lebih unggul dari lembaga lain, sehingga orang tertarik untuk meminta layanan ke lembaga kita,” sebutnya.
Kegiatan evaluasi dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari 30 November-2 Desember 2022. Adapun kegiatan ini diikuti peserta luring sebanyak 185 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula dari Kementerian Keuangan sebanyak lima peserta. Turut hadir secara daring Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya.
(Zulham Daeng)
COMMENTS