Radar Istana.Jakarta - Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan, terlebih saat ini dunia telah memas...
Radar Istana.Jakarta
- Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan, terlebih saat ini dunia telah memasuki era digital atau era industri 5.0. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR//BPN) terus mendorong transformasi digital sebagaimana visi menjadi institusi berstandar dunia dengan pelayanan pertanahan yang cepat, praktis, profesional, dan berintegritas.
Untuk mewujudkan transformasi digital, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, terdapat dua kunci penting yang harus diterapkan, yakni komitmen dan integritas. "Komitmen tidak hanya pada tataran pimpinan tapi komitmen seluruh jajaran. Ini yang penting karena kalau tidak, apa pun keinginan kita itu semua tidak dapat dilaksanakan dengan baik," ujarnya saat menjadi narasumber pada _Talkshow_ "Penguatan Akuntabilitas dalam Rangka Mewujudkan Layanan Elektronik yang Berkualitas", di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat (22/09/2023).
Menurut Yulia Jaya Nirmawati, penguatan integritas sumber daya manusia (SDM) di internal Kementerian ATR/BPN juga menjadi hal yang krusial dalam proses transformasi. "Saat ini kita bertugas di lembaga pemerintahan yang bekerja di ruang transparan, sehingga masyarakat dapat melihat peran dan kerja Kementerian ATR/BPN," ucapnya.
Ia menjelaskan, penerapan transformasi digital juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan DILAN atau Digital Melayani. Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik dengan percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Melalui momentum ini, maka saatnya kita merubah secara struktural dari cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi ke cara _online_ dan digital," terang Yulia Jaya Nirmawati.
Layanan berbasis elektronik dikatakan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sangat penting diterapkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien. Tak hanya bagi masyarakat, layanan pertanahan berbasis elektronik juga bermanfaat bagi pemerintah. "Layanan berbasis elektronik dapat mendukung ekstensifikasi pajak, kemudahan berinvestasi melalui kebijakan satu pintu, penanggulangan bencana, sampai dengan pemantauan aset dan properti," tuturnya.
Lebih lanjut ia beranggapan, sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta yang juga sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan jasa dituntut menjadi barometer dalam memberikan pelayanan publik berstandar dunia. "Dengan dukungan sarana prasarana dan SDM yang mumpuni, sudah seharusnya jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menjadi percontohan dalam penerapan sistem layanan secara elektronik bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia," ujar Yulia Jaya Nirmawati.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedy Irsan yang juga menjadi narasumber pada _talkshow_ ini menyampaikan bahwa transformasi digital erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan SPBE. Dalam hal ini, menurutnya Kementerian ATR/BPN telah berperan aktif dalam mewujudkan transformasi digital.
"Untuk mempermudah pemantauan terselenggaranya transformasi digital, maka ditetapkan 17 tujuan dan 169 target yang dibagi dalam 4 pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Di situ Kementerian ATR/BPN juga berperan serta dan aktif. Tidak kalah penting adalah harapan kita bahwa Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menjadi _pilot project_ atau _role model_ bagi seluruh Kantah (Kantor Pertanahan, red) di Indonesia," kata Dedy Irsan.
Dengan harapan besar yang diutarakan dari kedua narasumber, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo mengajak jajarannya untuk sama-sama mengambil peran besar menjadi barometer dalam penyiapan data yang berkualitas dan menuju pelayanan berstandar dunia. "Berbagai strategi telah kita siapkan, tapi tidak kalah penting bagaimana SDM-nya harus bertransformasi, maka jika saat ini bicara integritas hakikatnya bagaimana kita bertransformasi," pungkasnya.
Untuk diketahui, _talkshow_ kali ini merupakan rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2023 sekaligus sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan elektronik di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. _Talkshow_ diikuti oleh Pejabat Administrator beserta jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
(Zulham Daeng)
COMMENTS