Radar Istana.Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas secara ma...
Radar Istana.Jakarta –
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas secara masif di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hingga instansi pemerintah di daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendorong implementasi capaian zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima, bersih, dan akuntabel.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, dalam sambutannya berkata bahwa predikat WBK dan WBBM yang disematkan kepada instansi, tak hanya sebagai wujud apresiasi. Namun, juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, bersih, dan bebas dari korupsi. “Oleh karena itu, komitmen pemberantasan korupsi tak berhenti dari sikap yang seremonial dan administratif,” tutur Ma’ruf Amin dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 yang berlangsung secara daring dan luring pada Senin (20/12/2021), bertempat di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta. Acara yang bertajuk _"Making Change, Making History"_ ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa keseluruhan _roadmap_ reformasi birokrasi harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima. Ia mengimbau bahwa segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan inklusif.
Ma’ruf Amin juga berujar bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan prima, salah satunya mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan yang bebas dari korupsi, yaitu WBK dan pelayanan yang prima, yaitu WBBM. “Pembangunan zona integritas secara masif di setiap instansi, diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pelayanan publik. Tentunya ini berujung memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” jelasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyampaikan perintah Presiden RI, Joko Widodo, yang mendorong untuk menciptakan sistem serta menutup celah terjadinya korupsi hingga orientasi kerja nyata, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. “Pak Jokowi awalnya, ingin beberapa hal ini segera dilaksanakan, mulai dari perizinan yang cepat, pelayanan publik, dan birokrasi yang singkat,” ujar Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi adalah katalisator untuk mewujudkan _good and clean governance_ dalam mendukung pembangunan nasional. “Katalisator _good and clean governance_ adalah birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM yang diberikan kepada berbagai instansi pemerintah ini, dapat menjadi _role model_ dalam menyuarakan semangat perbaikan tata kelola unit kerja dan pelayanan yang lainnya,” pungkasnya.
Pada acara ini, 10 satuan kerja Kementerian ATR/BPN berhasil meraih predikat WBK dan 3 unit kerja berhasil meraih predikat WBBM. Peraih predikat WBK di antaranya, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Magelang, Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantah Kota Bogor, Kantah Kota Medan, Kantah Kota Denpasar, Kantah Kabupaten Badung, Kantah Kabupaten Pekalongan, Kantah Kota Tangerang, Kantah Kabupaten Sumba Timur, dan Kantah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, peraih predikat WBBM di antaranya, Kantah Kabupaten Gresik, Kantah Kota Bandung, dan Kantah Kota Pekanbaru. (ZD)
COMMENTS