Mesuji, Radar Istana..... Rapat Paripurna DPRD Kabupateb Mesuji Pembicaraan tingkat l dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandan...
Mesuji, Radar Istana.....
Rapat Paripurna DPRD Kabupateb Mesuji Pembicaraan tingkat l dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023, berlangsung di gedung utama sidang kantor DPRD Kabupaten Mesuji, Rabu, 31/8/2022.
Rapat dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Rahmi Sapitri, ST dihadiri anggota Dewan sebanyak 19 orang. Terdiri dari Fraksi Nasdem 4 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, Fraksi Gerindra 2 orang, Fraksi PAN 3 orang, Fraksi Gilkar 3 orang, Fraksi Mesuji Bersatu 2 orang.
Hadir dalam kesempatan itu Dandim 0426 Tulang Bawang, Kapolres Mesuji, PLt. Kejari Mesuji, Ketua Pengadilan Mesuji, Kepala Kantor Kementerian Agama, Sekda Kabupateb Mesuji Syamsudin, S.sos, M.M, Para Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD dil lingkungab Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji. Oara camat se Kabupaten Mesuji dan para tanu undangan lainnya.
Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji terhadap pandangan fraksi fraksi adalah,
Pandangan Fraksi Nasdem, Defisit 45,5 M agar balance atau seimbang pendapatan daerah dengan belanja daerah sesuai peraturan pemerntah nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
Di bidang infrasturuktur diusulkan pembuatan jalan dan jembatan di Kecamatan Rawa jitu utara dan Kecamatan Mesuji Timur agar terhubung aksesibilitas antar Kecamaran. Atlet Daerah Mesuji menpersiapkan 80 atlet untuk mempersiapkan PORPOV dab penghargaan untuk 30 atlet berprestasi nantinya.
Mengenai PAD Mesuji akan terus ditingkatkan melalui berbagai sektor yang ada sesuai intensifikasi dan eksentifikasi demi kemajuan kabupaten Mesuji.
Dalam pentusunan anggaran tetap berpedoman RPD Kabupaten Mesuji agar ada check and balance dalam tata kelola Pemerintahan.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Mesuji menghitung betul berdasarkan asumsi selama 5 tahun dan realisasinya situasi perekonomian di masyarakat supaya proyeksi pendapatan dapat terukur kepastian.
Pandangan Fraksi Gerindra, Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi agar sumber sumber PAD Nesuji dapat tergali, ditingkatkan. Turut menyadarjab masyarakat wajib pajak mulai dari rymah makan, hotel, sarang buryng walet dengan bekerja sama para Akademisi supaya akses hal perpajakan dapat sampai kepada masyarakat.
Pandangan Fraksi Golkar, Dinas Sosial sebagai staekholder pemutahiran DTKS, Dinas Tenaga Kerha dan Transmigrasi, pemantauan dan evaluasi PDH.(rudi)
COMMENTS