Radar Istana.Jakarta - Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nas...
Radar Istana.Jakarta -
Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) senantiasa menerima masukan dari berbagai pihak, guna memperbaiki kualitas pelayanan. Begitu pula dengan acara yang dilakukan pada Kamis (03/11/2022), di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI), Jakarta.
Acara yang diadakan secara _hybrid_ ini merupakan pemaparan sekaligus penyerahan Hasil Kajian Cepat (_Rapid Assessment_) mengenai “Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemecahan Sertipikat pada Kantor Pertanahan”. Hasil kajian tersebut diserahkan oleh Ombudsman RI kepada Kementerian ATR/BPN yang dalam hal ini diwakilkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana.
Sunraizal menyambut baik kajian tersebut. Mengingat, dari seluruh permasalahan yang ada, pelayanan merupakan aspek yang paling penting untuk terus dibenahi. “Kami menyambut baik kajian ini, tentunya ini menjadi sumber perbaikan kami. Saya juga selalu terbuka dari masyarakat, grup-grup pemerhati pertanahan agraria, saya selalu terkoneksi. Saya selalu memperhatikan seluruh keluhan dan masukan-masukan yang ada,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Suyus Windayana turut menyampaikan bahwa pelayanan pertanahan lima tahun belakangan progresnya cukup signifikan membaik, dalam hal layanan rutin maupun layanan pendaftaran tanah pertama kali, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena menurutnya, pelayanan merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN, supaya masyarakat mendapatkan tanahnya dengan lebih mudah dan cepat.
Lebih lanjut, ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN juga sedang menjalankan perubahan pelayanan menjadi elektronik, dengan harapan lebih memudahkan pelayanan. “Tahun ini kita sedang mencoba digitalisasi, literasinya sedang berjalan juga. PTSL bisa lebih cepat karena nanti kita ubah dengan dokumen elektronik. Mudah-mudahan tahun depan bisa digital,” ungkap Suyus Windayana.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, tidak hanya bertugas mengawasi agar tidak menyimpang, melainkan membantu meningkatkan pelayanan bidang tersebut. Salah satunya, dengan diberikan beberapa saran pada _rapid assessment_ tersebut.
“Tugas kami dalam konteks pengawasan, tidak hanya mengedepankan sanksi atau cari-cari kesalahan, melainkan mengedepankan tindakan korektif. Oleh karena itu, ada upaya bersama yang dilakukan Ombudsman untuk meningkatkan layanan dibidang masing-masing,” jelas Dadan Suparjo Suharmawijaya.
Dadan Suparjo Suharmawijaya juga berharap _rapid assessment_ ini bisa dijadikan bahan untuk lebih komprehensif dan koreksi bersama-sama. Mengingat pelayanan yang diinginkan oleh publik adalah pelayanan yang prima. Ia juga menyebut, pelayanan yang diinginkan oleh publik, ada yang bersifat harapan, kebutuhan, materiel, dan imateriel. Menurutnya, hal tersebut harus terwujud dalam budaya pelayanan.
“Tentu hasil temuan kami bukan sesuatu produk yang sempurna. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu untuk memperkaya hasil temuan kami. Dan kiranya bisa dijadikan bahan untuk kita lebih komprehensif lagi. Jadi ini bisa dijadikan koreksi bersama-sama. Kami juga minta masukan dari _stakeholder_ dan teman-teman yang menyoroti ini, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang agraria dan pertanahan,” harapnya.
Hadir pula secara luring, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng serta Kepala Keasistenan Utama IV dari Ombudsman, Dahlena. Kemudian, hadir secara daring, Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT); dan perwakilan akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia. (Zulham Daeng)
COMMENTS