Radar Istana.Jakarta – Administrasi pertanahan yang terdigitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Menyadari pentingnya hal ...
Radar Istana.Jakarta –
Administrasi pertanahan yang terdigitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Menyadari pentingnya hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan paradigma administrasi pertanahan sebagai arah kebijakan tahun 2020-2024. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya dalam Kuliah Umum di Universitas Pancasila, pada Rabu (15/03/2023).
“Inilah yang menjadi panduan bagaimana administrasi pertanahan akan dijalankan oleh pemerintah ke depan,” ujar Virgo Eresta Jaya secara daring dalam Kuliah Umum yang mengangkat tema “Paradigma Administrasi Pertanahan Modern”.
Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN menjelaskan, dalam paradigma administrasi pertanahan terdapat satu pilar utama, yaitu _Land Information_ yang menjadi dasar atau landasan untuk menopang empat pilar tambahan. Pilar tersebut meliputi _Land Tenure, Land Value, Land Use_ dan _Land Development_. Ia mengatakan bahwa dalam data pertanahan, administrasi pertanahan dimulai dengan menata informasi-informasi fisik tentang bidang tanah yang terdiri dari sekumpulan peta bidang tanah.
“Nah yang kita harapkan, teman-teman notaris bisa mulai menyadari bahwa pengecekan sertipikat itu tidak hanya haknya dan subjeknya. Maka teman-teman notaris, mulai dibantu untuk pengecekan tentang data fisik”, imbau Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN.
Lebih lanjut Virgo Eresta Jaya menyampaikan, dengan memiliki efektivitas _Land Management_ maka bisa mendapatkan pembangunan yang betul-betul berkelanjutan, _economically sustainable_ dan pembangunan dengan _social sustainability_. “Dan nantinya tidak ada lagi masalah sengketa, tumpah tindih, dan lain-lain,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran Pemetaan Kadastral, Yuli Mardiono memaparkan terkait kadastral. Ia berkata bahwa kadastral merupakan basis untuk pembangunan. Sebelum menjadi batas-batas hukum, ada tiga komponen yang perlu diperhatikan, yaitu _physical boundary, documentary boundary_, dan _spatial boundary_. "Ini yang menjadi menjadi landasan kita membuat akta atau perjanjian sesuai dengan objek yang sudah kita cek,” imbuhnya.
Menurutnya, representasi dari _physical_ dan _document boundary_ yang dituangkan dalam format digital bertujuan untuk digitalisasi peta manual, mendukung _multipurpose_ kadastral, dan _third form of evidence of boundary location_. Sementara itu, representasi dari _legal boundary_ akan tertuang pada laman Bhumi.atrbpn.go.id sebagai _single source of truth_.
Dalam kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Eddy Pratomo mengatakan bahwa topik Kuliah Umum kali ini sangat relevan dengan tugas dan mata kuliah mahasiswa Magister Kenotariatan, khususnya sebagai notaris dan calon PPAT. Ia berharap, Kuliah Umum ini dapat menjadi ruang untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret guna mengetahui lebih banyak lagi mengenai administrasi pertanahan modern.
“Harapan kami, kiranya kesempatan sosialisasi ini dapat berlanjut secara reguler karena ilmu pertanahan ini merupakan ilmu yang penting bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Eddy Pratomo.
Pada Kuliah Umum kali ini, hadir ratusan mahasiswa Magister program studi Kenotariatan Universitas Pancasila; _civitas academica_; sejumlah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); serta sejumlah legal bank developer dan advokat.
(Zulham Daeng)
COMMENTS