Radar Istana.Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan investasi dan m...
Radar Istana.Jakarta -
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan investasi dan mendorong peningkatan perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan kebijakan pertanahan yang mendukung investasi melalui kemudahan pemilikan aset/properti bagi warga negara asing (WNA). Hal ini sejalan dengan arahan presiden bahwa investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah diamanatkan terkait kemudahan kepemilikan properti oleh WNA.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan beberapa perubahan pengaturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan pemilikan rumah tinggal/hunian untuk WNA. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk membuka seluas-luasnya pintu investasi.
“Yang pertama jika punya paspor dan visa bisa kita berikan hak kepemilikan hunian. Kemudian, kalau dulu hunian yang dimiliki hanya yang berada di atas tanah Hak Pakai sekarang dapat diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun, bagi rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan,” kata Suyus Windayana dalam Indonesia CEO & Leader Forum 2023 by Rumah.com di The Langham Hotel SCBD, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/05/2023).
Terkait kemudahan kepemilikan aset/properti untuk WNA, Suyus Windayana mengatakan bahwa tetap ada batasan yang harus dipenuhi. “Nanti kita batasi dalam satu apartemen itu ada berapa hunian, orang asing yang boleh memiliki itu berapa persen, sehingga harapannya industrinya akan lebih berkembang lagi, tapi kita batasi. Untuk harga, lokasi juga kita batasi. Kalau untuk rumah tapak kita batasi untuk satu bidang luasnya maksimal 2.000 meter, kalau lebih dari itu harus ada perizinan dari menteri, tapi ada harga minimalnya juga,” terang Suyus Windayana.
Sementara itu, Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengungkapkan, Rumah.com melihat hal ini sebagai kesempatan besar untuk bisa memajukan properti di indonesia. Mengingat, properti di Indonesia ada 170 lebih industri yang terkait di dalamnya. “Semoga kalau ini bisa jadi kesempatan bisa kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bisa tarik pembeli asing ke Indonesia untuk bisa meningkatkan perekonomian di indonesia,” tutur Marine Novita.
(Zulham Daeng)
COMMENTS