Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Kurangi Potensi Penyerobotan terhadap Tanah Tempat Ibadah

  Radar Istana Sumatra Utara -  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 77 ser...

 

Radar Istana Sumatra Utara -

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 77 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Provinsi Sumatra Utara, pada Kamis (20/07/2023). Sertipikat diserahkan secara langsung kepada 11 perwakilan penerima di Masjid Fajar Ramadhan Medan dan 4 sertipikat diserahkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Lubuk Pakam Deli Serdang.

Usai menyerahkan sertipikat di Masjid Fajar Ramadhan Medan, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa masih terdapat masjid dan musala yang berdiri di atas tanah wakaf namun belum bersertipikat. Menurutnya, dengan demikian tanah tersebut belum memiliki kepastian hukum. "Dengan diberikan sertipikat maka tanah tersebut diakui secara hukum dan dapat mengurangi potensi penyerobotan terhadap tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Ketika menyerahkan sertipikat di gereja, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa semua tanah tempat ibadah akan diselesaikan sertipikatnya tidak terkecuali dan tanpa ada diskriminasi. "Untuk itu, mari kita selesaikan permasalahan tempat ibadah agar dalam pelaksanaan ibadah tidak ada yang mengganggu lagi, bisa berjalan dengan aman, melaksanakan ibadah dengan khusyuk," ujarnya.

Di setiap kesempatan, ia mengimbau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani beserta jajarannya untuk bantu menyelesaikan sertipikasi tanah rumah ibadah, sehingga akhir 2024 tanah wakaf dan rumah ibadah terdaftar seluruhnya. "InsyaAllah kami terus bekerja untuk menyelesaikan tanah wakaf dan rumah ibadah," ucap Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau untuk ikut berperan aktif dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Hadi Tjahjanto menerangkan, apabila terdapat kendala dalam proses sertipikasi bisa langsung disampaikan ke Kantor Pertanahan setempat di seluruh wilayah di Indonesia. "Tidak usah takut, tidak dipungut biaya," imbuhnya.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Ongku P. Hasibuan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani beserta jajaran. 

(Zulham Daeng)