Radar Istana.Jakarta,- Di negeri ini ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau 99,6% dari jum...
Radar Istana.Jakarta,-
Di negeri ini ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau 99,6% dari jumlah total unit usaha di Indonesia. Sediakan 97% lapangan kerja dan konstribusikan 61% Produk Nasional Bruto (PDB). Menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan jadi tumpuhan puluhan juta biaya sekolah generasi milenial dan gen Z. Oleh karena itu kehadiran keperpihakan negara menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena Indonesia kolaps tanpa ekonomi rakyat.
Bagaimana Pilpres 2024 Dimata UMKM? Pemilu 2024 khususnya Pilpres bagi 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM bukan hanya sekedar penting. Lebih dari itu, sangat mendasar dan strategis tentukan nasib dan masa depan keberadaan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara. Bahkan Pilpres 2024 bisa jadi kesempatan emas atau sebaliknya sebagai kuburan bagi ekonomi rakyat.
Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024 hukumnya wajib punya keperpihakan konkrit ke pelaku ekonomi rakyat UMKM ditengah dunia alami transisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan. Lebih dari itu, Indonesia 6 tahun lagi jemput puncak atau wondow of opportunity bonus demografi 2030. Jika sukses akan terjadi transformasi Indonesia maju 2045. Jika gagal akan tunai malapetaka demografi, pengangguran bludak dimana-mana bahkan bisa terjadi konflik sosial yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan, sebuah ongkos yang terlalu mahal bagi Indonesia. Dan semua itu ditentukan atau ada dipundak Presiden dan Wapres RI 2024-2029.
Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), saya sudah perintahkan segenap pimpinan organisasi usaha ekonomi rakyat untuk turun gunung, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin, home industri, ojol, sopir, becak, pengamen, pemulung juga buruh dan migran harus sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, guyup rukun, dan wajib datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 tentukan Presiden dan Wapres RI 2024-2029. Ini adalah kesempatan emas bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM jika terpilih Presiden dan Wapres 2024-2029 yang punya komitmen dan keperpihakan konkrit kepada ekonomi rakyat hadapi one world of digital economy. Namun, akan jadi kuburan jika yang terpilih adalah sebaliknya.
Adalah sebuah harapan besar ke Presiden dan Wapres RI 2024-2029 hasil Pilpres 2024 untuk melanjutkan dan menyempurkan lima (5) legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat. Pertama, Presiden Jokowi pada pandemi covid-19 menghadirkan negara untuk melindungi dan menyelamatkan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM dengan Program BPUM, BTPKLW, Restrukturisasi san Relaksasi, Subsidi Bunga, dan Bansos didalamnya. Dan beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi perintahkan Menkop dan UKM RI untuk realisasikan penghapusan utang UMKM.
Kedua, Presiden Jokowi mentargetkan 40% dari total kredit modal usaha dinikmati ekonomi rakyat UMKM yang hingga saat ini baru 20%. Oleh karena itu, KUR Rp 460 trilyun tahun 2023 harus dilanjutkan namun pola dan mekanisme penyalurannya perlu disempurkan agar lebih tepat saran, efektif dan efisien, minimalisasi penyalagunaan, dan yang lebih mendasar adalah makin diperluas kemanfaatannya bagi ekonomi rakyat UMKM.
Ketiga, Presiden Jokowi selalu tekankan untuk mampu maksimalkan teknologi dan mendorong inovasi anak muda (milenial dan gen Z) songsong puncak demografi 2030 dan wujudkan transformasi Indonesia maju 2045. Milenial entrepreneur wajib jadi prioritas karena saat ini saja sudah ada 35% atau 22 juta dari 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM adalah Milenial dan gen Z, baik melalui skema khusus kredit modal usaha dan inkubasi milenial dan gen Z, penyerdiaan interkoneksi antar daerah, nasional, kawasan regional dan global. Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi atas NIB (Nomor Induk Berusaha) P-IRT, NPWP, dan Sertifikasi Halal gratis juga Kemudahan Mendirikan PT Perseorangan dan Koperasi harus dilanjutkan dan disempurnakan. Karena ini jadi legal administrasi usaha dan prasyarat dapatkan kredit permodalan dan kerjasama dengan para pihak. Bahkan negara semestinya sediakan di APBN anggaran Rp 200 trilyun untuk percepatannya.
Ke-empat, Kebijakan Presiden Jokowi 40% APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi Dibelanjakan Kepada Produk-Produk Ekonomi Rakyat UMKM. Ini sangat penting, disamping harus terus dikumandangkan cinta dan bangga kepada produk dalam negeri, tanpa guyuran uang di masyarakat ekonomi rakyat UMKM tidak akan jalan atau stagnan.
Kelima, Presiden Jokowi Targetkan 30 Juta UMKM abounding digitalisasi tahun 2024 dan diharapkan 2029 totally abounding digitalisasi.
Sekali lagi saya sangat berharap kelima legacy ini dilanjutkan dan disempurnakan Presiden Wapres terpilih Pilres 2024 demi keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara.
Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat UMKM diseluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri, sekali lagi saya minta sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, dan guyup rukun, serta datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Pilih Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan dan menyempurnakan lima legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.
Disadur dari yang disampaikan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) pada Acara Sketsa Pemilu TVRI Nasional Minggu 3 Desember 2023 Jam 17.00 - 18.00 WIB dengan tema: PEMILU DIMATA UMKM
(Zulham Daeng)
COMMENTS