Irjen Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Bangun Zona Integritas secara Sistematis di Tahun 2024

  Radar Istana.Jakarta -  Sebagai upaya mewujudkan _good governance_, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)...

 

Radar Istana.Jakarta -

 Sebagai upaya mewujudkan _good governance_, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen membangun kawasan Zona Integritas secara sistematis di seluruh satuan kerja. Hal ini diartikan bahwa seluruh Kantor Pertanahan se-Indonesia didorong untuk berlomba-lomba mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (06/03/2024). Pembangunan WBK/WBBM ini diperlukan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.

"Integritas ini kunci dari semua. Kualitas moral yang mencerminkan semua yang baik-baik sesuai dengan norma. Jadi, integritas kunci dari kita mau tata kelola _good governance_, kunci untuk bagaimana kita bisa berpikir dan bertindak secara modern," kata R.B. Agus Widjayanto.

Dalam upaya pembangunan Zona Integritas secara sistematis, Irjen Kementerian ATR/BPN mengaku telah membentuk Tim Terpadu yang melibatkan pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) dengan Sekretariat Jenderal (Setjen). Ia juga mengimbau agar pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU). 

"Dalam kerangka itu kita sudah membentuk Tim Terpadu, Itjen sebagai Tim Penilai Internal, Pak Sekjen sebagai Koordinator Pembangun Pengungkit karena nanti dari penilaian kita bisa lihat," tutur R.B. Agus Widjayanto.

Dengan komitmen perubahan tersebut, ia mengimbau ketika sejumlah satuan kerja nanti berhasil menyabet gelar WBK maupun WBBM akan dilakukan pemantauan secara berkala. "Kita tidak terbatas hanya membangun satker WBK, kita siap lakukan perubahan maka setelah WBK akan tetap dilakukan pemantauan dan kita jaga predikat tersebut," pungkas Irjen Kementerian ATR/BPN. 

(Zulham Daeng)