Polman Radaristana.com- Alokasi Dana Desa(ADD)Penghasilan tetap(Siltap)Tahun Anggaran 2023 satu Bulan yang belum terbayarkan terhadap 144 ...
Polman Radaristana.com-
Alokasi Dana Desa(ADD)Penghasilan tetap(Siltap)Tahun Anggaran 2023 satu Bulan yang belum terbayarkan terhadap 144 Kepala Desa bersama aparat nya beserta BPD se Kabupten Polewali Mandar(Polman),Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar)menagih kepemerintah Kabupten Polman lewat rapat dengar pendapat(RDP) yang difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Polman,1/4/2023 yang digelar diruang aspirasi DPRD Polman.
RDP tersebut dipimpin wakil ketua I DPRD Polman,H.Amiruddin,SH dengan menghadirkan Kaban keuangan Polman Munawir, Plh Sekertaris Daerah Polman, Dr.Agusnia Hasan Sulur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Andi Nursami Masdar dan 144 Kepala Desa beserta Aparat nya
Kepala Desa Beroangin, Anto dalam aduannya mengatakan, kehadirannya ditempat ini untuk mempertanyakan kejelasan terkait pembayaran alokasi Dana Desa yang hingga saat ini belum terbayarkan.
“Kami datang ini membawa jeritan hati 1.800 orang mulai dari Kades, staf serta BPD. Kami hadir ini mempertanyakan kenapa sampai detik ini belum juga terbayarkan yang jumlahnya satu desa itu sekira Rp 70 juta dan itu kami mau tahu,”ungkap Anto.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Puccadi Abdul Samad menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajarannya itu adalah sebuah pelanggaran sebab tidak mencairkan hak perangkat desa yang sudah ada anggarannya.
“Ini adalah pelanggaran kenapa juga anggaran Kades yang satu bulan itu dikasi menyebrang entah apa alasannya sampai saat ini tidak di cairkan,”ujarnya.
Ketua APDESI Polman, Haidir Jalil menyatakan terkait dana kepala desa yang nunggak sebulan itu pihaknya tidak tinggal diam dan selalu menjembatani persoalan ini ke pemerintah dan terus mempertanyakan kapan bisa dicairkan. Soalnya para kepala desa sangat membutuhkannya.
Menanggapi hal itu Pj Sekda Polman Agusniah Hasan Sulur mengatakan, keuangan pemerintah kabupaten saat ini sedang mengalami permasalahan, sehingga ada keterlambatan pembayaran dana alokasi perangkat desa.
“Kondisi keuangan kita saat ini sedang tidak baik baik saja, hampir seluruh Kabupaten Kota di Indonesia mengalami permasalahan seperti ini karena masalah keuangan daerah kita yang tidak stabil,”jelasnya
la menjelaskan, meski demikian pihaknya berjanji akan segera membayarkan keterlambatan pembayaran dana alokasi Desa paling lambat sebelum lebaran. “Kami sebenarnya juga resah, karena adanya beberapa yang belum terbayarkan. Kami bersama dengan Pj Bupati Polman, Kaban dan Pemdes sudah melakukan upaya upaya untuk mencarikan solusi terkait utang Pemda yang satu bulan tidak terbayar dana untuk saat ini yang bisa kita alokasikan tentunya dana bagi hasil dari Provinsi, kemarin kita lakukan rapat kordinasi untuk menentukan angkanya, insyaallah sebelum lebaran kita akan selesaikan,”ujarnya.
Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman M Nawir mengatakan, terkait kondisi keuangan daerah memang saat sedang tidak baik saja, tapi kami tetap berusaha membayarkan siltap Kepala Desa yang tertunggak di tahun 2023. Untuk pembayaran siltap yang tertunggak itu kita harapkan dana bagi hasil pemprov yang dalam waktu dekat ini akan ditransfer.
Namun yang akan kita bayarkan itu hanya Rp 5 miliar dulu. “Tadinya dana bagi hasil dari Pemprov Sulbar itu Rp 9 miliar tapi karena belum masuk pajak rokok dan sebagainya sehingga hanya Rp 5 miliar yang di dapat Polman, sehingga itulah nanti yang akan dibayarkan,”pungkas Munawir.(Skr)
COMMENTS