Polman,Radaristana– Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyoroti dua isu...
Polman,Radaristana–
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyoroti dua isu utama dalam pembahasan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025, yakni capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta keabsahan dan keselarasan data kemiskinan antar instansi, pada rapat kerja yang berlangsung,Kamis (7/5/2026)diruang Aspirasi DPRD Polman.
Dalam RDP,Fahry Fadly menyoal ketidak sesuaian nya data kemiskinan di Kabupaten Polman,karena terjadinya perbedaan antara data BPS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)dari Dinas Sosial Polman.
Menurut Fahry,tidak singkron nya data tersebut berdampak pada penyaluran Bansos yang kerap tidak tepat sasaran. Sebab, masih ditemukan nya masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak masuk dalam data penerima, sementara sebagian warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Ini yang sering menjadi persoalan di masyarakat. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak masuk data, sementara yang dianggap mampu justru terdata,”jelas Fahry dalan RDP.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat disejumlah wilayah tercatat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi angka kemiskinan tetap tinggi.
Sementara itu,Ketua Pansus LKPJ, Ilham Djalil menyampaikan, berdasarkan data BPS tahun 2025, IPM Polman tercatat sebesar 70,71 poin dan masuk kategori tinggi, naik dari tahun sebelumnya 69,88 poin. Meski menjadi pencapaian baik, dewan menilai peningkatan tersebut belum merata di seluruh kecamatan. Masih ada wilayah yang nilai pendidikannya, angka harapan hidup dan daya beli masyarakatnya masih di bawah rata‑rata kabupaten.
“IPM adalah ukuran utama kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar angka statistik. Pemerintah harus memetakan wilayah tertinggal agar program pembangunan tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” ujar Ilham.
Selain itu, masalah validitas data kembali menjadi sorotan. Tercatat ada perbedaan angka antara data kemiskinan BPS sebesar 14,87 persen dengan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial. Ketidaksesuaian ini berisiko membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, di mana ada warga berhak belum menerima manfaat, sementara yang kurang berhak justru tercatat sebagai penerima.
Anggota DPRD,Rahmadi menambahkan, data yang akurat adalah dasar penyusunan kebijakan. Ia meminta dibentuk tim gabungan untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan bersama kepala desa dan pendamping sosial, serta memperbarui data secara berkala.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Polman, Andi Mahdiana menyatakan pemerintah menyetujui masukan tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelarasan data serta memperkuat pemutakhiran informasi, sekaligus mempercepat program peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang masih tertinggal"jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Cabang Polman,Ahmad Nasir menjelaskan bahwa angka kemiskinan versi BPS sebesar 14,87 persen dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mengukur berdasarkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, baik makanan maupun non-makanan. Sementara itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial disusun melalui pendataan langsung seluruh warga, sehingga ruang lingkup dan metode penghitungannya berbeda.
“Perbedaan angka ini wajar karena metode dan tujuan pendataannya memang berbeda. Data BPS bersifat indikator makro untuk perencanaan pembangunan, sedangkan DTKS digunakan secara operasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Keduanya sama-sama sah namun memiliki fungsi masing-masing,” jelas Achmad.
Terkait capaian IPM yang tercatat 70,71 poin pada tahun 2025, ia menyampaikan bahwa peningkatan sebesar 0,83 poin dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan di bidang pend
COMMENTS