Radar Istana.Jakarta - Keberadaan sumber daya tanah yang terbatas menjadikan tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam konsep _supp...
Radar Istana.Jakarta -
Keberadaan sumber daya tanah yang terbatas menjadikan tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam konsep _supply and demand_, kebutuhan atau _demand_ akan tanah semakin hari semakin meningkat, sedangkan ketersediaan atau _supply_ tanah tidak bertambah. Hal ini menyebabkan semakin hari nilai tanah semakin meningkat. Semakin tingginya nilai tanah di perkotaan akan memicu pemanfaatan tanah berkembang ke arah pinggiran kota yang tidak terencana dan terstruktur dengan baik. Hal tersebut menyebabkan _urban sprawl_ atau suburbanisasi.
Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan melaksanakan kegiatan _Forum Group Discussion_ (FGD) Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan. FGD kali ini diselenggarakan secara _hybrid_, bertempat di JW Meeting Centre, JW Marriott Hotel Jakarta, pada 2-4 November 2022.
Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP, Embun Sari dalam pembukaan kegiatan menekankan perlunya langkah antisipatif melalui kebijakan-kebijakan yang terukur dan terencana dengan baik. Ia juga menyatakan, perlu pengembangan kebijakan khususnya pada Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. “Kami berharap dengan adanya kegiatan FGD ini tidak hanya menghasilkan informasi nilai tanah, namun juga informasi terkait ekonomi pertanahan guna mendukung berbagai kebijakan di bidang pertanahan,” ujar Embun Sari dalam sambutannya.
Pada FGD kali ini, Budi Mulyanto selaku Guru Besar Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor dalam paparannya menyebutkan bahwa agraria melingkupi berbagai aspek yang terkait dengan nilai-nilai tanah. Nilai tersebut meliputi nilai ekologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta hukum dalam sistem keruangan (spatial system) dan terikat dalam dimensi waktu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan penataan dalam bentuk penatagunaan tanah atau penataan ruang, pengadministrasian tanah dan ruang dalam suatu sistem hukum yang solid.
Sementara itu, Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengatakan, nilai ekonomi tanah sangat dipengaruhi oleh tata ruang. “Perubahan nilai karena adanya perubahan tata ruang menunjukkan korelasi yang kuat antara nilai tanah dengan tata ruang. Contohnya, harga tanah yang hanya dilalui jalan tol, akan lebih murah nilainya dibandingkan dengan harga tanah yang berada di dekat _exit_ tol. Prediksi nilai tanah beberapa tahun ke depan bisa dibuat dengan _overlay_ dari peta nilai tanah dengan peta tata ruang,” terang Gabriel.
Pada kesempatan yang sama, Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan, Fajar Nugroho menyampaikan, untuk meningkatkan peringkat _Ease of Doing Business_ (EODB) Index, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanah terdaftar. Namun, usaha ini masih terkendala dengan adanya persepsi masyarakat, yaitu ketika tanah sudah memiliki sertipikat, maka pajaknya akan menjadi mahal. Ketika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selesai, harapannya layanan pertanahan dapat meningkat frekuensi dan volumenya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu adanya layanan elektronik termasuk di dalamnya mencakup informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik. Dengan adanya kemudahan memperoleh informasi pertanahan secara elektronik, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi pertanahan.
Dalam diskusi ini, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, mengemukakan, “Kadaster lengkap merupakan upaya _value creation_ dasar, sehingga tingkat kepercayaan terhadap aset tanah dapat ditingkatkan melalui informasi yang simetris. Desa/Kota Lengkap dengan data bidang tanah terdaftar merupakan faktor penting dalam berlangsungnya ekonomi perkotaan, terutama melalui efisiensi proses bisnis yang membutuhkan data bidang tanah,” tuturnya.
Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Herjon Panggabean yang turut serta dalam FDG ini pun menyimpulkan, "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat merumuskan bahan sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria (NSPK) tentang pendayagunaan ekonomi pertanahan sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Subdirektorat Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan, Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan", jelas Herjon Panggabean.
Adapun kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Sekretaris Direktorat Jenderal PTPP; Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan se-Indonesia; perwakilan Badan Bank Tanah; Guru Besar Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM, Junun Sartohadi; serta perwakilan DPD Real Estate Indonesia (REI)
(Zulham Daeng)
COMMENTS