Bagikan Sertipikat Hasil PTSL dan Redistribusi Tanah se-Jatim, Presiden: Ini Bukti Hukum Hak atas Tanah Masyarakat

  Radar Istana.Sidoarjo -  Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan N...

 

Radar Istana.Sidoarjo - 

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 4.000 sertipikat di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023). Sertipikat yang diserahkan terbagi atas 3.200 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 800 sertipikat Redistribusi Tanah yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa sertipikat ini sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat. "Semua sertipikat yang keluar dari BPN ini adalah bukti hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," ucapnya.

Joko Widodo menjelaskan, dengan sertipikat masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya sengketa ataupun konflik. Masyarakat pun akan aman dan nyaman dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Ia juga mengatakan, sejak adanya program PTSL jumlah sertipikat yang terbit berhasil meningkat signifikan. "Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikatkan. Pada tahun 2015 baru ada 46 juta, sehingga konflik di negara kita banyak karena tanahnya belum bersertipikat. (Melalui PTSL, red) inilah usaha kita mempercepat yang namanya penyertipikatan tanah," ungkap Presiden RI.

Di kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan terus memberi kepastian hukum kepada masyarakat. "Program PTSL dan Redistribusi Tanah akan terus dilanjutkan sampai dengan permasalahan-permasalahan di lapangan selesai," tuturnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Panglima TNI, Agus Subiyanto; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali; serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Jonahar; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. 

(Zulham Daeng)