Radar Istana.Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP...
Radar Istana.Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ini digelar di Ruang Pola Benyamin Sueb, Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/2).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka acara yang diadakan hari ini hingga dua hari ke depan. Wagub Rano menerangkan, forum ini merupakan wadah untuk saling bersinergi sekaligus bertukar pikiran demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta.
"Sebagaimana arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi," ungkapnya didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Kepala Bappeda Atika Nur Rahmania.
Dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045, penyusunan arah kebijakan Jakarta Tahun 2026 mengacu pada delapan Prioritas Nasional dan 17 Program Prioritas Nasional, serta mengimplementasikan delapan Program Hasil Terbaik Cepat untuk menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.
"Capaian indikator pembangunan Jakarta pada 2024 menunjukkan kinerja positif yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,90 persen pada 2024. Tingkat inflasi Jakarta juga berhasil dikendalikan pada angka 1,48% pada 2024, selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta mencapai 84,15 pada 2024," katanya.
Kemudian proyeksi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, serta Indeks Rasio Gini mengalami penurunan. Ini mencerminkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pada 2026, ketiga indikator ini ditargetkan akan terus mengalami perbaikian melalui berbagai upaya, di antaranya penguatan program ketenagakerjaan, menjaga ketepatan sasaran dan ekstensifikasi pemanfaatan bantuan sosial, serta penerapan strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
”Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi indicator ekonomi makro yang positif, pengembangan kewilayahan menjadi salah satu kunci meningkatkan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian visi Jakarta 2045, yaitu ’Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang’,” jelasnya.
Perencanaan pembangunan Jakarta tahun 2025-2029 berfokus pada perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Perencanaa pembangunan ini ditetapkan berdasarkan visi RPJD 2025-2045, yakni ’Jakarta Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan’.
Pada rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan tantangan lingkup global, nasional, maupun daerah, serta mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029. Adapun isu-isu strategis pembangunan Jakarta untuk tahun 2026 yaitu kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan dinamis dan responsif, dan pemerataan pembangunan.
Wagub Rano juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab enam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, melalui peningkatan modal manusia yang berdaya saing; peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah; peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai; optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, dan terakhir; dan peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.
"Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 mengacu pada delapan Prioritas Nasional atau Asta Cita yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, fokus prioritas pembangunan, hingga program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar tercapai kesinambungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah," imbuhnya.
(Zulham Daeng)
COMMENTS