Polmn Radaristana.com— Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Polewali Mandar(Polman), Arifin Halim, menyampaikan meny...
Polmn Radaristana.com—
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Polewali Mandar(Polman), Arifin Halim, menyampaikan menyampaikan keluhan nya secara terbuka dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman 2024 di DPRD. Senin 05 Mei 2025.
Dalampembahsan LKPJ,Arifin membeberkan keluhan nya kondisi lapangan yang menurutnya sangat berat,namun karena keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan beban tugas yang semakin kompleks.
“Kami butuh logistik. Petugas juga butuh makan,tapi anggaran sudah sangat menipis. Tunjangan kinerja (Tukin) tahun ini kosong total, dan tahun depan belum ada kejelasan,” kata Arifin di hadapan para anggota dewan.
Ia mencontohkan, jumlah demonstrasi yang harus diamankan meningkat signifikan. “Dari perencanaan hanya tiga kali sebulan, tapi realisasinya bisa sampai tujuh kali. Itu semua tetap kami tangani, meskipun tanpa tambahan biaya operasional,” ujarnya.
Selain pengamanan unjuk rasa, Arifin menyebut Satpol PP juga terlibat dalam berbagai kegiatan lain seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), patroli malam, hingga penutupan toko ritel modern. Ia menegaskan semua itu dilakukan tanpa dana operasional khusus.
“Kami bekerja karena pengabdian. Tapi negara seharusnya hadir. Jangan biarkan kami terus bekerja dengan tangan kosong,” tegasnya.
Saat ini, kata Arifin, Satpol PP Polman memiliki sekitar 150 tenaga honorer dengan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah, termasuk belum adanya mobil dinas khusus untuk operasional lapangan.
Keluhan tersebut mendapat respons dari anggota DPRD, Ilham, yang menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi dalam laporan kinerja OPD.
“Kalau kegiatan-kegiatan itu tidak ada dalam perencanaan, maka hanya menjadi keluhan semata. Perlu ada evaluasi, termasuk dalam penanganan anak muda yang mengisap lem. Kalau mau ditertibkan, berikan juga ruang ekspresi dan edukasi,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Polman turut mengapresiasi kinerja Satpol PP yang tetap berjalan meski dengan keterbatasan. Ia juga meminta kejelasan langkah penertiban bangunan ilegal, termasuk bangunan besar yang disebut berdiri di lokasi yang tidak sesuai aturan.
Pembahasan LKPJ kali ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kondisi riil di lapangan serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan OPD teknis seperti Satpol PP agar penegakan aturan berjalan maksimal di tengah keterbatasan.(Skr)
COMMENTS