Radar Istana.Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan tonase pemberitaan positif dala...
Radar Istana.Jakarta -
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan tonase pemberitaan positif dalam periode Juni–Juli 2025. Salah satu isu yang menarik masyarakat adalah terkait reformasi layanan pertanahan digital. Demikian dikatakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, dalam pertemuan bersama Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Kamis (24/07/2025).
“Kaitannya dengan Kementerian ATR/BPN, dinamikanya cukup menarik karena jika memang dilihat topik-topik ini sesuai dengan isu-isu masyarakat. Dari _big data_ PCO periode Juni-Juli 2025, yang terpotret adalah reformasi layanan pertanahan digital,” ujar Adita Irawati di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Adita Irawati juga menyatakan kesiapan PCO untuk terus bekerja sama dalam menyampaikan program prioritas pemerintah. Hal ini sejalan dengan peran PCO sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan komunikasi dan informasi terkait program-program prioritas pemerintah dalam Kabinet Merah Putih.
“Kami siap untuk berkolaborasi (dengan Kementerian ATR/BPN). Kami juga memiliki aset-aset media yang dikelola PCO sebagai sarana menggaungkan masing-masing narasi, seperti akun sosial media Instagram, @presidenrepublikindonesia, @pcori dan lain sebagainya,” ungkap Adita Irawati.
Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis menyambut baik peluang kerja sama ini. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN juga membutuhkan dukungan dari PCO. “Ini akan sangat baik juga jika kita mendapat _advice_ dari Teman-teman PCO, tidak hanya soal isu-isu yang bergulir di masyarakat, namun juga strategi komunikasi secara nasional,” tuturnya.
Saat ini, 519 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN, mulai dari Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah menjalankan strategi komunikasi (Strakom) di bawah ketetapan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Strategi Komunikasi.
“Dari Kepmen Strakom ini, saya berani berikan KPI (Key Performance Indicator) mana Satker yang sudah menjalankan Strakom dengan baik, mana yang belum. Satker ini tak hanya me-_manage_ isu, namun juga menjalankan Strakom sesuai koridor,” ucap Harison Mocodompis.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama PCO, Hariqo Satria beserta jajaran; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo beserta jajaran.
(Zulham Daeng)
.jpg)
COMMENTS