Polman,Radariatana— Bupati Polewali Mandar(Polman),H.Samsul Mahmud menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum delap...
Polman,Radariatana—
Bupati Polewali Mandar(Polman),H.Samsul Mahmud menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum delapan fraksi DPRD Polman terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa malam.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Polman, Forkopimda, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang hadir. Ia menegaskan bahwa proses penyampaian jawaban ini merupakan bagian penting dan strategis dalam mekanisme pembahasan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Jawaban yang kami sampaikan hari ini merupakan pokok-pokok pikiran bersifat makro, dan teknisnya akan dibahas lebih lanjut bersama TAPD serta perangkat daerah terkait,” ujar Bupati Polman saat membacakan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Polman pada rapat paripurna Selasa 18 November 2025.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Menanggapi pandangan enam fraksi terkait peningkatan PAD—yakni Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, PDIP, dan PKB—Bupati memaparkan bahwa target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 323,723 miliar, di mana 77,90% di antaranya berasal dari pendapatan BLUD, yakni sebesar Rp 252,189 miliar.
Dengan demikian, hanya sekitar Rp 71,534 miliar PAD yang benar-benar dapat digunakan untuk belanja yang ditentukan langsung oleh daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan untuk menyesuaikan tarif, memperluas objek pajak, serta menyederhanakan administrasi guna meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Efisiensi Anggaran dan Belanja Operasi
Terkait usulan enam fraksi mengenai efisiensi belanja—Golkar, Gerindra, NasDem, PDIP, Persatuan Demokrat, dan Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera—Bupati menjelaskan bahwa belanja operasi tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,263 triliun, turun sekitar Rp 5,3 miliar dari efisiensi yang dijalankan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, belanja pegawai mengalami kenaikan menjadi 38,48% dari total belanja daerah, akibat normalisasi penganggaran gaji CPNS dan PPPK yang tahun sebelumnya hanya dianggarkan untuk enam bulan. Kenaikan TPG dan TKG dari DAK Non Fisik juga turut berkontribusi.
Dukungan untuk Sektor Pertanian dan UMKM
Menjawab pandangan Fraksi Golkar dan PKB, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian dan usaha mikro memperoleh alokasi anggaran Rp 5,752 miliar pada APBD 2026.
Ia menambahkan bahwa program pengembangan UMKM akan diintegrasikan dengan Program Nasional Koperasi Merah Putih serta didukung melalui pelatihan vokasi digital, bantuan permodalan, hibah, dan insentif pajak.
Sinkronisasi APBD dengan Visi–Misi RPJMD
Menanggapi Fraksi Gerindra, Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 sejalan dengan visi misi RPJMD 2025–2029, yang terimplementasi melalui program:
Polman Sehat — Diampu Dinas PUPR, Dinkes, DLHK, dan Disrumkintan
Polman Cerdas — Prioritas beasiswa keluarga miskin, sekolah unggulan, dan wajib belajar 9 tahun
Polman Maju — Diampu tujuh SKPD termasuk Distampang, Disperindagkop-UMKM, PMD, dan DKP
Dalam hal perlindungan kelompok rentan, disampaikan bahwa anggaran kemiskinan tahun 2026 sebesar Rp 3,581 miliar telah disiapkan dan diampu oleh empat SKPD terkait.
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Terkait pandangan tujuh fraksi mengenai infrastruktur jalan dan jembatan—Gerindra, PAN, NasDem, PDIP, Persatuan Demokrat, Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera, dan PKB—Bupati menyatakan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran meski kondisi fiskal terbatas.
Untuk tahun 2026, dialokasikan Rp 6,5 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah terus mengupayakan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN guna mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur strategis.(Skr)
.jpg)
COMMENTS