Polman,Radaristana. Com- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital mela...
Polman,Radaristana. Com-
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks SPBE Polewali Mandar tahun 2025 mencapai angka 4,00 dengan predikat Sangat Baik.
Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kepemimpinan Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, bersama Wakil Bupati Andi Nursami MP, dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Tren Peningkatan Signifikan
Jika ditinjau dalam lima tahun terakhir, indeks SPBE Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, indeks SPBE berada di angka 3,30, kemudian turun pada 2021 menjadi 2,71.
Namun, sejak 2022 grafik terus menanjak dengan capaian 3,58 (2022), 3,85 (2023), 3,88 (2024), hingga akhirnya menembus 4,00 pada 2025.
Lonjakan signifikan sejak 2022 menandai dimulainya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.
Dorong Pelayanan Publik Berkualitas,Bupati Polman,H.Samsul Mahmud, menegaskan bahwa penerapan SPBE tidak semata-mata untuk mengejar nilai indeks, melainkan sebagai upaya nyata menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat.
“SPBE adalah instrumen penting untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian indeks 4,00, Polewali Mandar kini memantapkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kematangan sistem pemerintahan digital yang unggul.
Ke depan, capaian ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Skr)
COMMENTS