Mamuju, Radar Jakarta News.com. Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali bergerak. Sejumlah p...
Mamuju, Radar Jakarta News.com.
Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali bergerak. Sejumlah pejabat dimutasi.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zùdan Arif Fakhrulloh melakukan mutasi, promosi dan demosi jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP), administrator, pengawas, dan fungsional.
Giat ini dilaksanakan di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, pada Senin (22/1/2024) lalu.
Zudan menjelaskan, dirinya selaku Pj. Gubernur yang ditunjuk oleh presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) termasuk pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Adapun dasar pelaksanaan mutasi yaitu: Surat Kepala BKN, No.13773/B - AK.02.02/SD/K/2023, tgl 27 Desember 2023, hal pertimbangan teknis mutasi, pemberhentian, dan demosi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sulbar, Surat Ketua KASN, No. B.140/JP.00.01/2024, tgl 12 Januari 2024, hal rekomendasi PPT Pratama dalam rangka mutasi di lingkungan Pemprov Sulbar, Surat Mendagri, No. 100.2.2.6/408/SJ, tgl 20 Januari 2024, hal persetujuan pemberhentian, pengangkatan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulbar.
Sestama BNPP ini menjelaskan, pelantikan dan mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan.
Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya, penyegaran organisasi, menyeimbangkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengejar target skala prioritas, mengisi kekosongan jabatan, inovasi baru, membangun suasana baru, kaderisasi dan regenerasi organisasi.
"Pasti ada yang datang dan ada yang pergi, come and go, tidak ada sesuatu yang abadi," kata Prof Zudan.
Dia berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang - Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Setiap perubahan, katanya, selalu ada konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifest) dan tersembunyi (laten).
Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mencurigai.
"Ketika terjadi perubahan ialah bersyukur, profesional, belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih," ungkapnya.
Adapun sejumlah pejabat yang dilantik pada jabatan baru adalah:
1. Hj. Jamila, S.H., M.H, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sulbar.
2. Drs.H. Muhammad Rahmat, M.M, sebagai staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sulbar.
3. Dra. Darmawati, M.M, sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sulbar.
4. H. Muhammad Hamzih, S.Ag., M.M, sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar.
5. Drs. H. Herdin Ismail, M.M, sebagai Kepala Dinas Perkebunan Sulbar.
6. Dr. Yakub Solon, M.Pd, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar.
7. Suyuti, S.Pt, MT. M.Sc, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar.
8. H. Musriadi Nadi Atjo, S.E., M.Si, sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar.
9. Arianto, AP., M.M, sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Sulbar.
10. Hamdani Hamdi, S.IP. M.Si, sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sulbar.
11. Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar.
12. Muh. Jaun, S.IP., M.M, sebagai Asisten I Pemprov Sulbar.
13. Drs. H. Khaeruddin Anas, M.Si, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar.
14. Muhtar, S.P, sebagai Asisten II Pemprov Sulbar.
15. Syamsul Ma'rif, S.P., MMA, sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Sulbar.
16. Amir, S.Sos, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar.
17. Bujaeramy Hassan, S.H., M.Si, sebagai Badan Kepegawaian Daerah Sulbar
18. Drs. Amujib, M.M, sebagai Asisten III Pemprov Sulbar.
19. Mohammad Ali Chandra, S.E., M.Si, sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar.
20. Rachmad, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar.
Termasuk H.Darwin Jusuf, S.H., M.Si, sebagai pelaksana di Biro Umum dan Drs. Moh. Saleh Rahim, M.Si, sebagai Kepala Bidang (Kabid) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) akan tetapi beliau menolak.
Sementara beberapa OPD yang masih kosong diisi jabatan pelaksana tugas (plt) diantaranya, Muh Jaun, S.IP., M.M, sebagai plt Kepala Satpol PP dan Damkar.
Reporter: Andi Razak BW/redaksi.
COMMENTS