Polman radar istana– Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly apresiasi langkah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Ma...
Polman radar istana–
Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly apresiasi langkah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar(Polman) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polman.
Menurutnya, audit ini sangat penting mengingat membengkaknya hutang daerah yang terus terjadi dalam 3 tahun terakhir, baik pada tahun .2023 maupun 2024 Bahkan di tahun ini informasinya sudah mencapai Rp. 60 Milyar.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terus mengalami defisit, maka perlu dilakukan audit, bahkan tidak hanya OPD tertentu tapi dilakukan audit secara menyeluruh di setiap OPD, terutama di bagian keuangan. Ini harus menjadi perhatian khusus karena ada indikasi kejanggalan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Fahry Selasa (11/3)25).
Audit yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan arahan Bupati Polman disebut sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi pemerintahan.
Ketua DPRD menilai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan program kerja adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap OPD.
“Saya mendukung langkah audit ini sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Keuangan daerah saat ini sangat terbatas, jadi harus digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan prioritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang justru memperburuk kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini , efisiensi anggaran menjadi langkah krusial di tengah kondisi defisit. Pengalihan anggaran dari kegiatan yang tidak urgen ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat perlu dilakukan agar keuangan daerah dapat lebih stabil..”pungkasnya ‘.
Saat ini, Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, dana persediaan (UP) 2025, Terbitnya Surat Keputusan (SK), serta dugaan intimidasi yang terjadi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Polman. Selain itu, audit juga diperluas ke Dinas P2KBP3A serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Wai Tipalayo.(Skr)
COMMENTS