Kayong Utara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik, tercoreng setel...
Kayong Utara
– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik, tercoreng setelah insiden keracunan menimpa sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis (25/9/2025) itu menyebabkan tujuh siswa harus mendapat perawatan di Puskesmas Teluk Melano. dr. Rahmadani Alfitra S, dokter Puskesmas Teluk Melano, mengatakan para siswa mengalami keluhan pada pencernaan.
“Total ada tujuh siswa yang ditangani, lima di antaranya sudah membaik dan dipulangkan untuk rawat jalan,” jelasnya.
Salah seorang siswa menyebut keluhan mulai dirasakan setelah mengonsumsi hidangan penutup. “Awalnya aman-aman saja, pas mau mulai pelajaran jadi sesak. Bukan cuma saya, ada juga teman saya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan menu MBG saat itu terdiri dari ayam kecap, oseng sayur kol, tempe goreng, dan puding. Dari hasil pemeriksaan awal Puskesmas, gejala keracunan diduga berasal dari puding.
Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, Abdul Khaliq , menilai insiden ini merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di Kayong Utara.
“Keracunan siswa ini tidak bisa dianggap remeh. Aparat penegak hukum harus turun langsung memeriksa dapur MBG Melano. Jika ada kelalaian atau pelanggaran, maka sanksi tegas, bahkan pidana, harus diberlakukan,” tegas Abdul Khaliq saat diwawancarai awak media, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya mendukung program MBG sebatas seremoni peresmian atau sekadar menghadiri penyaluran makanan. Dukungan nyata seharusnya diwujudkan melalui pengawasan intensif yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta pembentukan tim internal pengawasan MBG oleh Pemkab Kayong Utara.
“Program MBG adalah program pusat, tapi bukan berarti daerah boleh pasif. Justru Pemkab Kayong Utara harus proaktif memastikan kualitas makanan yang diterima siswa benar-benar aman,” pungkasnya.
(Tim)
COMMENTS