Polman, Radaristana. Com— Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar(Polman),Tahun Ang...
Polman, Radaristana. Com—
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar(Polman),Tahun Anggaran 2026 resmi melangkah ke tahap berikutnya setelah delapan fraksi DPRD menyatakan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Polman, Senin malam (17/11/2025).
Rapat paripurna tersebut, berlangsung penuh dinamika yang dihadiri Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Ketua DPRD Fahry Fadly, Wakil Ketua DRPD Imam Singkarru, Sekda Nursaid Mustafa, unsur Forkopimda, serta mayoritas anggota DPRD Polman.
Delapan fraksi DPRD—Golkar, NasDem, PKB, PAN, PDIP, Gerindra, Pembangunan Demokrat, dan Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera—menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing.
Seluruhnya memberi lampu hijau agar pembahasan RAPBD 2026 dilanjutkan, meski tetap disertai sejumlah catatan strategis untuk penyempurnaan substansi anggaran.
Fraksi PKB mengapresiasi proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp304,1 miliar pada 2025 menjadi Rp323,7 miliar di 2026.
Namun PKB menegaskan bahwa peningkatan tersebut harus didukung strategi konkret, penguatan regulasi, serta realisasi yang terukur agar tidak menjadi target normatif semata.
Fraksi PAN menilai APBD 2026 memiliki posisi krusial dalam kesinambungan pembangunan Polman. PAN meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait:
Kepatuhan terhadap Permendagri 14/2025,
Tingkat partisipasi publik dalam perencanaan APBD,
Dasar perhitungan target PAD Rp323 miliar,
Analisis risiko terhadap potensi penurunan dana transfer pusat,
Minimnya porsi belanja modal yang hanya berkisar 4–5%.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya konsistensi antara RAPBD 2026 dengan RPJMD serta visi pembangunan ASSAMI.
Sejumlah isu prioritas yang disampaikan antara lain:
Dukungan anggaran bagi kelompok rentan,
Penguatan BUMD sebagai motor peningkatan PAD,
Efisiensi belanja dan koordinasi antar-OPD,
Percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur dasar,
Pengembangan pariwisata berbasis budaya, alam, dan religi.
Gerindra juga menegaskan pentingnya proses pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif karena APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Fraksi Pembangunan Demokrat meminta TAPD dan Banggar bekerja maksimal pada pembahasan lanjutan, termasuk melakukan screening ketat terhadap program-program yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
Fraksi Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera menyoroti empat aspek penting:
Penguatan indikator kinerja,
Penerapan value for money,
Transparansi dan akuntabilitas,
Belanja modal yang dianggap terlalu rendah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menutup rapat dengan menegaskan bahwa seluruh fraksi sepakat membawa pembahasan Ranperda APBD 2026 ke tahap selanjutnya.
Ia mengapresiasi seluruh pandangan fraksi dan memastikan proses pembahasan akan berlangsung objektif, transparan, serta sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 bukan sekadar formalitas, tetapi menunjukkan adanya kesadaran bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan memperkuat arah pembangunan Polewali Mandar.
Catatan strategis dari tiap fraksi—mulai dari penguatan PAD, kejelasan regulasi, efisiensi belanja, hingga kualitas perencanaan—menjadi bagian dari kontrol politik yang sehat. Kritik tersebut menjadi energi positif untuk mendorong APBD lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat publik.
Dengan dukungan politik yang solid, tantangan berikutnya adalah memastikan pembahasan berjalan terbuka, berbasis data, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Redaksi mendorong agar seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi fraksi tidak hanya menjadi arsip pembahasan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh TAPD dan perangkat daerah.
COMMENTS