Polman,Radaristana.Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman)gelar rapat pansus bahas Pajak dan retrib...
Polman,Radaristana.Com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman)gelar rapat pansus bahas Pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)di Polman.Rapat pansus dipimpin oleh ketua DPRD Polman,sebagai koordinator Pansus I,Fahry Fadly bersama ketua Pansus, Agus Peranoto yang didampingi sejumlah anggota Pansus,dengan menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah(Bapenda), kepala Dinas Parawisata, Kadis Kesehatan, Kadis pertanian dan pangan yang diwakili sekretarisnya,kepala Lepkesda Kesehatan,Kabang Umum Pemkab Polman, Camat Polewali, Camat Binuang, Camat Anreapi ,Camat Wonomulyo dan sejumlah Kepala Kelurahan di Polman, Selasa,7 Januari, 2025.
Dalam rapat, Koordinator Pansus Fahry Fadly meminta kepada kepala Badan pendapatan Daerah dan semua Camat yang hadir untuk memberikan data yang akurat kepada Pansus,agar bisa disingkronkan data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah", jelas Fahry Fadly.
Rapat Pansus tersebut, sejumlah peserta memberikan sejumlah masukan,termasuk masukan pengelolaan pasar,karena di Kabupaten lain, pasar itu dikelola langsung oleh Disperindag Kop,bukan dikelola oleh Camatnya masing-masing.Hanya Polman saja yang pasarnya dikelola oleh Camatnya masing-masing.
Camat Anreapi,Tanawali menyampaikan, bahwa yang potensi bisa menambah PAD di Kecamatan Anreapi adalah tempat wisata dan tambang galian C,namun pemerintah sebaiknya melakukan dulu uji kelayakan',katanya.
Kepala Dinas kesehatan Polman, dr. Bustaman bersama kepala Lepkesda Dinkes,Nur Laela mengusulkan perlunya ada anggaran yang dikucurkan kepada Lepkesda Dinkes sebesar Rp. 900.000.000 untuk pengadaan bahan-bahan alat pemeriksaan kesehatan, yakni pemeriksaan khusus Lansia untuk penyakit diabetes, kolestrol dan hipertensi,karena ketika itu ada bisa menghasilkan PAD sebesar RP. 2,9 Millyar per tahun", ungkapnya.
Usulan itu di suport ketua DPRD Polman, Fahry Fadly. Ia mengatakan ketika itu bisa menjamin dana impentaris operasional yang akan diberikan bisa menghasilkan sebanyak itu, perlu diperhatikan untuk dikomunikasikan kepada pemerintah daerah", jelas Fahry Fadly.
Sementara itu,Kepala Dinas Parawisata Polman, mengungkapkan, bawa tempat Wisata di Polman yang kami catat kurang lebih 50 titik, namun yang mempunyai nomor induk berusaha(NIB) dan terdata di Bapenda baru 3 titik, yakni di Kali Biru dan salu pajaang,Desa Batetangnga,Kecamatan Binuang, dan pantai Wisata Mampie,Kecamatan Wonomulyo
"Kalau mereka didatangi, pengelolanya mengatakan fasilitas apa yang telah diberikan Pemda kekami, itu kan tidak ada", jelasnya.
Ia menambahkan,terkait kendala ini, kami perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk mencarikan solusi,supaya mereka taat membayar distribusi dan pajak, termasuk pihak DPMPTSP dan Satpol PP", tambahnya.
Lain halnya yang disampaikan kepala UPTD Denpon Bulubawang pada Dinas kelautan dan Perikanan,Nur Laela,ia menyampaikan,bahwa kami punya tambak seluas 3 hekatare, kami hanya bisa setor PAD sebesar Rp. 8,600.000 pada tahun 2025 dari target Rp. 27.000.000
"Tidak memenuhi nya target diakibatkan terkendala dengan anggaran, kami menebar bibit ikan pada bulan mei dan dibulan 7 dan 8 datang musim kemarau, itulah sebabnya kami tidak bisa memenuhi target", ujar Nur Laela.
Sementara itu,Lurah Sidodadi,Abdul Azis, menyampaikan bahwa di Kelurahan Sidodadi,Kecamatan Wonomulyo,ada sekitar 30 unit rumah kos-kosan,yang terdata di Badan Pendapatan Daerah hanya 4, ini yang perlu kita pikirkan bersama untuk mencarikan solusi, sehingga pemilik rumah kos-kosan taat bayar pajak", jelas nya.S/Lan.
COMMENTS